KNPI Paluta 2026-2029 resmi disahkan. Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) periode 2026–2029 menerima Surat Keputusan (SK) dari DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara pada Senin (9/11/2026).
SK bernomor 038/KPTS/KNPI-SU/XI/2026 tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, Aldi Syahputra Siregar, kepada Ketua DPD KNPI Paluta, Roy Husein Rambe. Penyerahan SK itu menandai pengesahan kepengurusan baru sekaligus menjadi awal bagi jajaran pengurus untuk menjalankan agenda organisasi kepemudaan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
KNPI Paluta 2026-2029 Resmi Disahkan
Dalam kepengurusan inti, Roy Husein Rambe menjabat sebagai ketua, Kholid Syarbaini Siregar sebagai sekretaris, dan Iswan Adi Pansuri Harahap sebagai bendahara. Ketiganya menjadi motor penggerak organisasi selama tiga tahun ke depan, hingga 2029.
Nomor SK itu sendiri mencerminkan asal dan waktunya: “KPTS” berarti keputusan, “KNPI-SU” menunjukkan penerbitnya adalah DPD KNPI Sumatera Utara, “XI” menandakan bulan November, dan “2026” adalah tahun penerbitan. Dengan SK tersebut, kepengurusan baru memiliki dasar formal untuk menjalankan roda organisasi, menyusun program kerja, dan mewakili KNPI Paluta dalam berbagai kegiatan kepemudaan di tingkat daerah maupun provinsi.
Sebagai wadah berhimpun berbagai organisasi kepemudaan, KNPI memiliki peran yang tidak kecil di daerah. Di tingkat kabupaten, DPD KNPI menjadi ruang bersama bagi organisasi-organisasi pemuda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, pengesahan kepengurusan baru bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi, melainkan penanda dimulainya satu periode kerja baru bagi pemuda Paluta.
Harapan Ketua KNPI Sumut
Ketua DPD KNPI Sumatera Utara, Aldi Syahputra Siregar, menyampaikan sejumlah harapan kepada kepengurusan baru. Ia berharap pengurus KNPI Paluta dapat menjalankan amanah organisasi, menjaga soliditas internal, serta menjadi wadah pemersatu berbagai organisasi kepemudaan.
Soliditas internal menjadi penekanan pertama. Sebuah organisasi kepemudaan hanya bisa bekerja bila pengurusnya kompak dan satu arah. Perbedaan latar belakang organisasi asal para pengurus justru menjadi kekuatan bila dikelola dengan baik, karena setiap unsur membawa jaringan dan pengalaman masing-masing. Namun tanpa soliditas, perbedaan itu mudah berubah menjadi perpecahan yang menghambat kerja.
Aldi juga berharap kepengurusan baru mampu melahirkan program produktif yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kontribusi generasi muda bagi pembangunan daerah. Program yang produktif berarti program yang hasilnya terasa, bukan sekadar kegiatan seremonial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa diwujudkan melalui pelatihan, pembinaan kewirausahaan, kegiatan sosial, maupun ruang belajar bersama bagi pemuda di berbagai kecamatan.
Kontribusi generasi muda bagi pembangunan daerah menjadi harapan berikutnya. Pemuda Paluta diharapkan tidak hanya menjadi penonton pembangunan, melainkan ikut terlibat — memberi gagasan, tenaga, dan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Dengan pengesahan KNPI Paluta 2026-2029, organisasi ini diharapkan memperkuat konsolidasi dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini penting karena banyak program kepemudaan yang membutuhkan dukungan pemerintah, baik dari sisi kebijakan, fasilitas, maupun pendanaan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga membutuhkan mitra dari kalangan pemuda untuk menjalankan program-program yang menyasar generasi muda.
Peran pemuda juga diharapkan semakin terlihat melalui gagasan, kolaborasi, dan kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Gagasan pemuda sering kali lahir dari pengalaman langsung di lapangan — dari persoalan yang mereka hadapi sehari-hari di kampung dan kecamatan masing-masing. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, dapat mengubah gagasan itu menjadi kegiatan nyata.
Kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi kepemudaan. Bakti sosial, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, hingga kegiatan olahraga dan seni — semuanya bisa menjadi wadah bagi pemuda Paluta untuk menunjukkan peran mereka di tengah masyarakat.
Tantangan Kepengurusan Baru
Tantangan bagi kepengurusan periode 2026–2029 adalah menerjemahkan mandat organisasi menjadi program kerja yang konkret serta membuka ruang partisipasi bagi berbagai elemen pemuda di Padang Lawas Utara.
Mandat organisasi yang tertulis dalam SK dan anggaran dasar perlu diubah menjadi rencana kerja yang jelas: apa programnya, siapa yang menjalankan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana mengukur hasilnya. Tanpa rencana kerja yang konkret, sebuah kepengurusan mudah terjebak pada rutinitas tanpa arah.
Membuka ruang partisipasi menjadi tantangan berikutnya. Pemuda Paluta tersebar di berbagai kecamatan dengan latar belakang yang beragam. Kepengurusan baru perlu menjangkau mereka — tidak hanya yang sudah aktif di organisasi, tetapi juga pemuda di desa-desa yang belum terorganisir. Ruang partisipasi itu bisa berupa forum diskusi, kegiatan bersama, maupun kesempatan menjadi pengurus di tingkat kecamatan.
Kini, setelah SK KNPI Paluta 2026-2029 resmi diserahkan, bola ada di tangan Roy Husein Rambe dan jajaran pengurusnya. Tiga tahun ke depan akan menjadi ujian apakah kepengurusan periode 2026–2029 mampu mewujudkan harapan yang disampaikan Ketua DPD KNPI Sumatera Utara: organisasi yang solid, program yang produktif, dan pemuda yang benar-benar berkontribusi bagi pembangunan Padang Lawas Utara.
