Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), mengakhiri spekulasi selama beberapa hari mengenai kelanjutan jabatannya.
Gibran, 39 tahun, putra Presiden RI ke-7 Joko Widodo, menghadapi tekanan untuk mundur setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terpisah bulan lalu yang menyatakan ijazahnya tidak memenuhi persyaratan pemilu.
Gibran Mengundurkan Diri: Surat Diserahkan ke MPR
Gibran tiba di kompleks parlemen, Jakarta, pukul 11.15 WIB dan langsung dikerumuni wartawan yang menunggunya. Ia menolak menjawab pertanyaan dan langsung masuk untuk bertemu secara tertutup dengan pimpinan MPR.
Sekitar pukul 11.35 WIB, Gibran keluar tanpa sepatah kata pun dan langsung menuju mobil Toyota Innova hitam yang menunggunya di lobi. Selama sekitar 20 menit di dalam gedung, ia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
“Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk bertemu pimpinan MPR, yakni menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut Gibran, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani kepada wartawan.
Mantan menteri sekaligus orang dekat keluarga Jokowi, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026) mengatakan bahwa Gibran sebelumnya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, surat yang diserahkan ke MPR pada Kamis (12/11/2026) adalah surat yang sama dengan yang sudah disampaikan kepada Presiden.
MPR Punya 3 Hari Menyetujui, 60 Hari Memilih Pengganti
Menurut UUD 1945, MPR memiliki waktu tiga hari untuk menyetujui pengunduran diri Gibran secara resmi dan 60 hari lagi untuk memilih penggantinya. Bila dihitung dari Kamis (12/11/2026), batas tiga hari untuk persetujuan itu jatuh pada Minggu (15/11/2026), sementara batas 60 hari untuk memilih pengganti jatuh pada Senin (11/1/2027).
Ketentuan 60 hari itu sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa bila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, setelah pengunduran diri ini disetujui, Presiden akan mengusulkan dua nama calon, lalu MPR memilih salah satunya dalam sidang.
Sampai berita ini ditulis, belum ada nama calon pengganti yang disebut. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden baru akan berjalan setelah MPR menyetujui pengunduran diri Gibran secara resmi.
Desakan Mundur dan Polemik Ijazah
Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Persoalan itu menguat setelah MK dan MA mengeluarkan putusan yang meragukan keabsahan dokumen tersebut.
Pada 30 Oktober 2026, MA membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri Gibran. Putusan itu keluar kurang dari sebulan setelah MK menyatakan bukti dokumen pendidikan Gibran di luar negeri belum cukup untuk membuktikan bahwa ia memenuhi persyaratan pencalonan.
Desakan agar Gibran dicopot pun semakin menguat. Pada Selasa (10/11/2026), ratusan orang berunjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota lain untuk memprotes berbagai kebijakan pemerintah. Sejumlah kelompok juga menuntut pemakzulan Gibran.
Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP), mekanisme yang dapat membuka jalan bagi pemakzulan Gibran. HMP adalah mekanisme DPR untuk menyatakan pendapat atas suatu kebijakan atau dugaan pelanggaran, dan langkah ini menjadi tekanan politik paling kuat terhadap Gibran sebelum ia akhirnya mengundurkan diri.
Menurut para analis, polemik ini memperlebar keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi, yang dukungannya berperan penting dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Prabowo Sarankan Gibran Tempuh Jalur Hukum
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran sempat bertemu Presiden Prabowo. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Prasetyo Hadi, Gibran bertemu Prabowo selama dua setengah jam pada Selasa pagi (10/11/2026) dan menyampaikan niatnya untuk mundur.
Namun, pada Selasa sore, Gibran mengatakan kepada wartawan bahwa Prabowo menyarankannya terus memperjuangkan kasus dokumen pendidikannya, termasuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
Pernyataan itu menunjukkan Gibran sempat berada di persimpangan: di satu sisi ia menyampaikan niat mundur kepada Presiden, di sisi lain ia masih didorong untuk menempuh jalur hukum atas putusan MA. Dua hari kemudian, pada Kamis (12/11/2026), Gibran mengundurkan diri dan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
Jokowi: Jabatan Itu Sementara
Berbicara kepada wartawan di kediamannya di Jawa Tengah pada Kamis (12/11/2026), Jokowi mengatakan ia telah memberikan semangat kepada Gibran sebelum putranya mendatangi parlemen.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran, jabatan itu sementara dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi, seperti dikutip Kompas TV.
Pernyataan Jokowi itu menjadi respons pertama dari keluarga setelah pengunduran diri Gibran resmi diserahkan. Ia menekankan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tetap berlanjut, terutama pada program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Kini perhatian tertuju pada MPR. Setelah Gibran mengundurkan diri, MPR harus menyetujui pengunduran diri itu secara resmi dalam tiga hari ke depan. Setelah itu, proses pemilihan pengganti berjalan dalam batas 60 hari, dengan Presiden mengusulkan dua nama calon dan MPR memilih salah satunya dalam sidang.
